Cibinong – Bogor-Harianinformas.com, Kegentingan gagal bayar Pemkab Bogor ke para penyedia jasa Tahun Anggaran 2025 makin mengemuka. Dari sejumlah laporan yang diterima Jurnal Bogor per Jumat 2 Januari 2026 terdapat rincian yang belum terkonfirmasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.
Rincian tersebut di antaranya adalah, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan DPUPR 90 Surat Perintah Membayar (SPM), Bidang Pengairan 60 SPM, DPKPP 75 SPM, DLH 70 SPM, Disdik 170 SPM, Dinkes hanya 2,7 Miliar yang belum terbayar
Sementara itu beredar edaran non formal atas nama Bidang Perbendaharaan BPKAD yang berbunyi, “Assalamu’alaikum..
Yth. Bpk/ibu teman² SKPD Pengelola Keuangan. Mohon maaf kami tidak bisa membalas satu persatu WA bpk/ibu (disertai emoticon tangan terlipat diasumsikan permohonan maaf_red). Terkait dengan permohonan pembayaran tagihan Bpk/Ibu yang belum terbayarkan, kami mohon maaf. Untuk selanjutnya silahkan bapak/ibu koordinasi dengan teman-teman bidang AKTI secara administrasi untuk bisa dicatat sebagai hutang, dan teman-teman bidang Anggaran untuk memastikan apabila dalam penganggaran harus ada ketersediaan uang untuk membayarkan. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, terimakasih. Bidang Perbendaharaan – BPKAD.
Saat edaran di Whatsapp grup atas nama Bidang Perbendaharaan tersebut dikonfirmasi ke Kepala BPKAD, WR Pelitawan merespon akan menjawab itu setelah rapat dengan pimpinan daerah.
“Nanti setelah rapat dengan pimpinan daerah kami jelaskan. Saat ini akan ada pembahasan soal ini di tingkat pimpinan, kang,” ujar Pelitawan kepada Jurnal Bogor, Jumat (2/1/2026).
Selain edaran WA Grup tersebut, muncul juga edaran whatsapp yang berisi bahwa saat ini kas Pemkab Bogor hanya tersedia sebesar Rp51,1miliar di rekening kas daerah.
“Sudah fix pak Haji. Saya dapat info dari BJB cibinong bahwa dana di rekening Kas Daerah hanya ada Rp. 51.100.000.000.-. Artinya defisit anggaran untuk pembayaran SP2D, proyek-proyek nggak terbayarkan, menunggu dana pinjaman atau PAD terkumpul,” bunyi pesan singkat yang seolah ingin mengonfirmasi kegentingan keuangan Pemkab Bogor di awal TA 2026.
Terpisah, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto memastikan bahwa prmbayaran termin terakhir pembangunan Masjid Raya Pakansari juga gagal bayar meskipun sudah jadi SPM.
“Belum terbayar, padahal sudah jadi SPM,” ujar Eko saat dikonfirmasi Jurnal Bogor, Kamis (1/1/2026).
Sebelumnya Bupati Bogor Rudy Susmanto akan memberikan pernyataan terkait kondisi keuangan Pemkab Bogor pada pelantikan dan rotasi pejabat di Vivo Mall, Jumat (2/1/2026). Namun pernyataan itu batal dikeluarkan karena masih ada pembahasan lanjutan di Pendopo Bupati Bogor bada shalat Jumat.n Herry Setiawan | Noverando Hutagalung
Beberapa Kontraktor Akan adakan Aksi Demo ke kantor Bupati Bogor, jika memang tidak ada realisasi Pembayaran dari planet Bogor, karena semua sumber anggaran Apbd Kabupaten Bogor Harus Jelas dan Transparansi kepada Publik,
Kekecewaan para Pengusaha kecil, mereka bersikeras Merealisasikan Kegiatannya sebaik mungkin, Berharap adanya kelebihan profit bagi para kontraktor, namun apa yang mereka dapatkan hanya kata-kata Ma’af saja.
Dengan adanya Keuangan Dari Kasda dan pihak PUPR menggunakan aturan yang tidak Jelas secara Adimintrasinya,
Kan seharusnya Pemkab Bogor sebelumnya di lakukan Lelang / Penunjukan Langsung harus jelas dahulu Anggarannya, Tidak semata-mata Lakukan penunjukan atau lakukan tender Project-projectnya, kalau memang Anggarannya belum mencukupi. Karena akan merugikan banyak pihak,
Kami Hanya berharap adanya solusi dari pemkab Bogor, untuk Segera Menyikapi permasalahan ini, Agar tidak ada yang merasa di rugikan pemkab Bogor.
Penulis : Jurnal Bogor
Editor : Ata suharta
Sumber Berita: Jurnal bogor
